:: Wirausaha & Keuangan ::

Terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat saat ini yang diperkirakan akan memicu dan berdampak terjadinya krisis ekonomi yang mengglobal, semoga tidak membuat kondisi perekonomian Indonesia sebagai perulangan mimpi buruk tahun 1997/1998. Mengutip pidato kenegaraan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu,  agar semua pihak memberdayakan dan memperkuat sendi-sendi ekonomi lokal dan kerakyatan serta menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.

Meski tidak secara eksplisit bahwa yang disebut Presiden tersebut adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia. Saat itu oleh pemerintah diputuskan, melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan  memberikan Program Bantuan Dana Pemerintah sebesar  Rp10 miliar sesegera mungkin pada awal tahun 2009 bagi pengembangan UKM di Indonesia.    

Mengurai Masalah

Menurut Sri Hartini Rachmad, peneliti pada Badan Pusat Statistik, saai ini hampir dapat dipastikan dalam ranah pemikiran pemerintah bahwa masalah utama UKM Indonesia hanyalah masalah permodalan. Padahal, menurutnya, beberapa penelitian telah menunjukkan secara gamblang bahwa masalah utama bagi UKM Indonesia sebenarnya bukanlah hanya masalah modal saja.

Survei UKM yang dilakukan oleh Badan pusat Statistik (2006), ditemukan beberapa masalah pokok yang dihadapi UKM  antara lain  pertama, kesulitan modal dan mendapatkan aksesnya, karena perbankan memberlakukan suku bunga yang tinggi terhadap pelaku UKM, ditambah lagi ketidaktahuan prosedur pengajuan pinjaman, serta ketidaktahuan mengenai syarat agunan. Solusi atas hal ini telah dilakukan, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi sosialisasi, informasi dan implementasi KUR masih belum meluas, dan  masih belum banyak menjangkau UKM di seluruh Indonesia.

Data lain yang relevan dengan hal di atas, menurut Sri adalah adanya kenyataan bahwa 51 persen usaha yang ada di Indonesia tidak memiliki badan hukum, 43 memiliki badan hukum tetapi usahanya berpindah-pindah alias tidak menetap, lokasi usahanya bergerak di luar bangunan, kalaupun ada di dalam bangunan namun bangunan tersebut bukan tempat bangunan usaha. Sisanya, sebesar 6 persen yang berbadan hukum secara permanen dan memenuhi syarat pendirian usaha. Artinya, secara legalitas bisnis, hanya 6 persen saja yang bankable.

Masalah kedua, lanjutnya, pemasaran produk UKM dengan tingkat persaingan yang ketat, dengan harga jual yang rendah. Sementara ketersediaan bahan baku yang dipergunakan usaha skala UKM kadang-kadang langka dan terbatas ketersediaannya akibat permainan bisnis yang dikendalikan sekelompok orang tertentu. Belum lagi masalah-masalah lain seperti  ketrampilan, keahlian,  manajemen SDM, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan yang masih lemah.

Sebuah survey yang dilakukan BPS (2006) lalu jelas mengidentifikasi adanya kendala pemasaran yang dihadapi UKM Indonesia seperti dalam tabel berikut.



Ketiga, lanjut Sri, kurangnya penggunaan tehnologi informasi yang tepat guna dalam usaha, sehingga terjadi ketertinggalan akses dan informasi pemasaran. Padahal sistem networking dan kerjasama antar/inter pengusaha dengan penerapan tehnologi informasi yang tepat guna sangat penting dan perlu ditingkatkan ” Terjadinya consumer’s demand change akan sangat mempengaruhi tingkat penjualan dan keuntungan yang akan di raih UKM,”lanjut almnus Australia National University ini.

Hal yang paling penting, dalam catatan Sri adalah kini minimnya kegiatan bimbingan dan penyuluhan usaha dan pemasaran secara terintegrasi. ”Berdasarkan survey yang dilakukan kepada UKM Indonesia terdapat angka yang mengejutkan, bahwa sebanyak 75 persen pelaku UKM mengaku tidak pernah memperoleh bimbingan dan  penyuluhan,” ujarnya. Lebih heboh lagi, lanjutnya, bagaimana mungki kita dapat meraih pasar ekspor jika hal ini tidak dilakukan. Banyak dinas atau departemen yang memiliki kompetensi untuk ini, mulai dari Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Kementrian Koperasi dan UKM, serta dinas-dinas terkait, namun harus diakui kinerja untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan pemasaran jarang dilakukan. n